http://www.e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap/issue/feedJurnal Kapita Selekta Administrasi Publik 2025-07-19T07:14:26+07:00Open Journal Systems<p>Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik (KSAP) adalah jurnal yang ditujukan untuk dosen, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Jurnal ini mencakup Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.</p>http://www.e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/2008DAMPAK PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA2025-07-18T23:10:30+07:00Sri Nurhidayatisrinurhidayati81@gmail.comSyaifullah Syaifullahepunk23@gmail.comMuslim Muslimmuslimlim@gmail.com<p>Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan inovasi dari pemerintah <br>dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan <br>desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan Siskeudes <br>terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa, dengan studi pada beberapa <br>desa di Kabupaten Sumbawa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data <br>diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa, observasi proses input data, <br>dan dokumentasi laporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <br>penerapan Siskeudes mempermudah pelaporan, meningkatkan keakuratan data <br>keuangan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun, <br>keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi menjadi kendala utama.</p>2025-07-19T00:00:00+07:00Copyright (c) 2025 Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik http://www.e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/2009EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SUMBAWA2025-07-19T05:25:31+07:00Iwan Haryantoiwanfh@gmail.comDonny Wijayasandroacin@gmail.com<p>Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting <br>dalam mewujudkan demokrasi lokal. Agar pelaksanaannya berjalan jujur, adil, <br>dan bebas dari kecurangan, peran pengawasan menjadi sangat krusial. Penelitian <br>ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Pilkada oleh Badan <br>Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa. Menggunakan <br>pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan <br>komisioner Bawaslu, panwaslu kecamatan, serta masyarakat pemilih, dan <br>dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Bawaslu <br>Sumbawa telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, namun masih <br>dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan SDM, anggaran, serta resistensi <br>dari peserta pemilu. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan <br>penguatan kelembagaan, sinergi antar-stakeholder, serta peningkatan literasi <br>pemilu di masyarakat.</p>2025-07-19T00:00:00+07:00Copyright (c) 2025 Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik http://www.e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/2010IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 OLEH PANWASLU KECAMATAN UNTER IWES2025-07-19T05:31:21+07:00Muhammad Salahuddinsalahuddinjuan@gmail.comRiski Adekantarimrisky223@gmail.comMuslim Muslimmuslimlim@gmail.com<p>Penelitian ini menganalisis implementasi fungsi pengawasan oleh Panwaslu <br>Kecamatan Unter Iwes pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, dengan <br>fokus pada tiga aspek kunci: pelaksanaan fungsi pengawasan, faktor-faktor yang <br>memengaruhi implementasi, dan upaya mengatasi hambatan. Menggunakan <br>pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara <br>mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen resmi. Simpulan penelitian <br>menegaskan bahwa meski dihadapkan pada tantangan sumber daya dan <br>kewenangan, Panwaslu Kecamatan Unter Iwes menunjukkan kapasitas adaptif <br>dalam menjalankan mandat pengawasan Pemilu 2024 melalui strategi berbasis <br>lokal dan kolaborasi multi-pihak. Keberhasilan sangat bergantung pada sinergi <br>vertikal-horizontal dan manajemen keterbatasan. Penelitian merekomendasikan <br>penguatan kapasitas, peningkatan alokasi sumber daya, dan perluasan <br>kewenangan proporsional bagi pengawas pemilu tingkat kecamatan demi <br>efektivitas pengawasan pemilu yang lebih optimal di masa depan.</p>2025-07-19T00:00:00+07:00Copyright (c) 2025 Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik http://www.e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/2012PERAN MEDIA MASSA LOKAL DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 20242025-07-19T06:43:00+07:00Syaifuddin Iskandarsyaifuddiniskandar@gmail.comNiken Alifia Rusfa Tonayanikenalifia52@gmail.comSri Nurhidayatisrinurhidayati81@gmail.com<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Media Anugerah Sumbawa <br>dalam meningkatkan pengetahuan politik masyarakat di Kabupaten Sumbawa, <br>terutama dalam konteks keterbatasan akses informasi dan literasi digital. <br>Penelitian kualitatif ini dilakukan di kantor Media Anugerah Sumbawa dengan <br>metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan <br>bahwa Media Anugerah Sumbawa berfungsi sebagai pilar utama dalam <br>mendukung demokrasi lokal dengan menyediakan informasi akurat, melakukan <br>pengawasan pemerintah, dan memberikan pendidikan politik. Meskipun media <br>ini berperan penting, mereka menghadapi tantangan seperti keterbatasan literasi <br>informasi dan apatisme masyarakat terhadap validitas sumber. Untuk mengatasi <br>masalah ini, penting untuk meningkatkan literasi media dan digital, serta <br>menyediakan informasi yang komprehensif dan mudah diakses melalui berbagai <br>platform.</p>2025-07-19T00:00:00+07:00Copyright (c) 2025 Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik http://www.e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/2011STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA MUER2025-07-19T06:52:08+07:00Ade Sujastiawanadesujastiawan@gmail.comDonny Wijayasandroacin@gmail.comMuhammad Yaminmyamin@gmail.com<p>Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pembangunan <br>desa yang berkelanjutan dan inklusif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan <br>Desa (Musrenbangdes) menjadi forum utama dalam menentukan arah dan <br>prioritas pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan <br>untuk mengidentifikasi strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam <br>Musrenbangdes di Desa Muer, Kabupaten Sumbawa. Menggunakan pendekatan <br>kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, <br>aparat desa, dan peserta Musrenbangdes, serta observasi langsung terhadap <br>proses pelaksanaan musyawarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala <br>utama partisipasi rendah berasal dari kurangnya informasi, keterbatasan <br>pemahaman warga terhadap proses perencanaan, dan minimnya pelibatan <br>kelompok marginal. Strategi yang dapat diambil mencakup peningkatan <br>sosialisasi, penguatan kapasitas warga, serta pendekatan berbasis komunitas yang <br>lebih inklusif.</p>2025-07-19T00:00:00+07:00Copyright (c) 2025 Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik http://www.e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/2013SISTEM PENGAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR 2025-07-19T06:58:41+07:00Ardiyansyah Ardiyansyahardiyansyahfisip@gmail.comAhmad Wira Zulkarnainawira52@gmail.comMuslim Muslimmuslimlim@gmail.com<p>Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan <br>kepada narapidana agar mereka bisa menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan <br>tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan <br>masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara <br>wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan <br>kegiatan pembinaan ini dalam suatu lapas dibutuhkan situasi yang aman dan <br>kondusif demi berjalannya berbagai kegiatan pembinaan yang di programkan. <br>Untuk menciptakan situasi lapas yang aman dan kondusif dibutuhkan suatu <br>sistem pengamanan yang diterapkan oleh suatu lapas sehingga dapat menjamin <br>terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan <br>Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan. Penelitian <br>dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar dengan pendekatan kualitatif <br>deskriptif dan teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan <br>dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa sistem pengamanan yang di terapkan di <br>Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar sudah sesuai dengan <br>peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hanya saja ada beberapa faktor <br>penghambat dalam pelaksanaan sistem pengamanan yaitu kurangnya petugas <br>pengamanan dengan perbandingan petugas dan narapidana sangat jauh akibat <br>dari isi lapas yang over kapasitas, serta kurangnya sarana dan prasarana untuk <br>mendukung kegiatan didalam lapas.</p>2025-07-19T00:00:00+07:00Copyright (c) 2025 Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik http://www.e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/2014IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 46 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA 2025-07-19T07:06:31+07:00Edrial Edrialedrial.unsa@gmail.com Muhammad Lutfi Ramdanilutfijrramdani@gmail.comMuhammad Salahuddinsalahuddinjuan@gmail.com<p>Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya sampah yang terkumpul di <br>pinggir jalan dan di pinggiran sungai, padahal truk pengangkut sampah <br>beroperasi setiap hari.dan juga tidak adanya proses pemilahan sampah yang <br>dilakukan, sehingga terjadinya penumpukan sampah di TPA Raberas.Penelitian <br>ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari Peraturan bupati <br>No 46 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan <br>sampah rumah tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga yang digunakan untuk <br>kepentingan masyarakat dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi <br>tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui Implementasi <br>Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah <br>dalam Pengelolaan Sampah Rumha Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah <br>Tangga; dan 2) Untuk Mengetahui faktor yang mempengaruhi Impelementasi <br>Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah <br>dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah <br>Tangga.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif <br>deskriptif.Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Peraturan Bupati <br>Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam <br>Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah <br>Tangga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terlihat dari beberapa faktor, <br>seperti sarana prasarana, alat pengolahan sampah yang sudah tidak beroperasi, <br>sarana pengangkutan sampah yang masih kurang, kurangnya anggaran biaya dari <br>pemerintah dan kurangnya sosialisasi dan informasi dari pihak implementor <br>mengenai Peraturan Bupati ini. Kendala lainnya ialah tidak adanya penindakan <br>serta sanksi yang tegas dari aparat terhadap pelanggar.</p>2025-07-19T00:00:00+07:00Copyright (c) 2025 Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik http://www.e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/2015PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 2025-07-19T07:14:26+07:00Sri Nurhidayatisrinurhidayati81@gmail.comIqbal Prasetyoprasetyo27@gmail.comMuslim Muslimmuslimlim@gmail.com<p>Kepala desa memiliki peran sentral dalam mengarahkan dan menjalankan roda <br>pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa <br>dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. <br>Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, <br>observasi, dan dokumentasi di beberapa desa yang telah menerapkan prinsip<br>prinsip tata kelola yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa <br>yang komunikatif, terbuka dalam perencanaan anggaran, serta melibatkan <br>masyarakat dalam pengambilan keputusan cenderung berhasil menciptakan <br>pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, tantangan masih <br>ada terutama dalam hal kapasitas aparatur dan resistensi terhadap perubahan. <br>kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan didalam lapas.</p>2025-07-19T00:00:00+07:00Copyright (c) 2025 Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik